Konservasionis
nyengir aja duluuuu….baru mikir

Catatan Perjuangan Masyarakat Ilir Talo, Menolak Tambang Pasir Besi

Pada tanggal 23 Juli 2009 datanglah perwakilan masyarakat Desa Pasar Talo, Desa Penago I, Desa Margo Sari Ke kantor Walhi Bengkulu di Jalan Hibrida 2 Kota Bengkulu. Kedatangan masyarakat tersebut disertai oleh Ikatan Mahasiswa Hukum Seluma (IHMS), mereka mengadukan kepada Walhi Bengkulu atas adanya aktivitas eksplorasi pertambangan pasir besi yang dilakukan oleh PT. Pringgondani Rizki Utama yang berada di lokasi desa mereka. Izin PT. Pringgondani SK Nomor 126 Tahun 2008. Pada prinsipnya, pertemuan tersebut mereka meminta agar Walhi bersedia menemani mereka untuk meminta kepada Pemkab Seluma, Propinsi Bengkulu untuk menutup pertambangan tersebut.

Hasil pengaduan tersebut, adalah satu surat mandat dari masyarakat yang diberikan kepada Walhi. Tertanggal 23 Juli 2009. Yang disertai oleh 350 tandatangan masyarakat. Pada malam itu juga Walhi Bengkulu mengutus Departemen Pendidikan dan Pengorganisasian Rakyat langsung didampingi IHMS dan masyarakat menuju Desa Pasar Talo.

Malam itu juga dihasilkan kesepakatan rapat dengan masyarakat dan kepala desa, hasil rapat tersebut diantaranya;

  1. Masyarakat Pasar Talo tidak mengizinkan perusahaan atau siapa saja untuk mengadakan penelitian masalah pasir besi, khususnya daerah matan yang termasuk kawasan cagar alam
  2. Masyarakat Desa Pasar Talo tidak mengizinkan perusahaan manapun untuk mengadakan galian pasir besi
  3. Masayarakat Desa Pasar Talo tidak mengizinkan perusahaan atau PT. Pringgondani Rizki Utama untuk melanjutkan survey atau penelitian
  4. Masyarakat Desa Pasar Talo tidak mengizinkan perusahaan manapun untuk mendirikan perusahaan pasir besi di wilayah Pasar Talo

Kesepakatan ini ditandatangani oleh kepala Desa Pasar Talo Dahari dengan notulis Takril Hailani. Selanjutnya, terjadi dua kelompok masyarakat, ada yang menolak pertambangan, dan ada yang menerima pertambangan. Secara matematis perbandingan masyarakat yang menolak pertambangan berjumlah 400 jiwa dari total 800 jiwa. Sampai dengan hari ini proses kolektifitas penolakan pertambangan dengan tandatangan terus dilakukan, karena masih ada masyarakat yang setuju menolak tapi belum menandatangani.

Ada beberapa alasan di lapangan mengapa masyarakat ragu membubuhkan tandatangan mereka,

  1. Mereka takut dengan alasan keselamatan jiwa mereka terancam apabila mereka menandatangani, secara nurani mereka tak bersedia ada tambang di desa mereka
  2. Mereka takut jika mereka tandatangan maka anak mereka tidak naik kelas
  3. Mereka tidak enak dengan sanak famili mereka yang terlanjur telah bekerja untuk PT. Pringgondani.

Ada pun kelompok yang setuju dengan adanya pertambangan meliputi beberapa warga yang diiming-imingi menjadi karyawan di perusahaan tersebut.

Dimulai dengan beberapa penolakan warga, bahkan ada warga yang berencana membakar peralatan yang dimiliki oleh PT. Pringgondani seperti pipa, eksavator, dan lain-lain. Ketika mulai muncul penolakan warga kepermukaan barulah Pringgondani melakukan sosialisasi perusahaan kepada masyarakat, padahal sebelumnya perusahaan ini sudah mulai melakukan kegiatan eksplorasinya selama 1,5 tahun.

Pada tanggal 4 agustus 2009, Pringgondani mengumpulkan masyarakat di balai desa dengan tujuan sosialisasi perusahaan mereka, secara mengejutkan baru saja sosialisasi tersebut dilakukan salah seorang masyarakat mengambil alih mikrofon dan meminta kepada Pringgondani untuk segera meninggalkan kampung mereka. Orasi masyarakat yang mengusir Pringgondani tersebut disambut dengan tepukan tangan masyarakat kampung yang berjumlah ratusan tersebut. ‘’Usir Pringgondani, kami menolak tambang pasir besi,” teriak masyarakat kampung.

Aksi 1,500 Warga

Melihat kondisi panas, serta merta pihak Pringgondani meninggalkan pertemuan dengan cara tergesa-gesa. Pasca pengusiran tersebut, masyarakat yang berorasi tersebut dipanggil Polres Seluma sebagai saksi dengan alasan pemanggilan, terjadinya pembubaran acara sosialisasi Pringgondani bersama masyarakat Pasar Talo.

Tidak sampai disitu, penolakan masyarakat semakin meluas dan voltasenya semakin tinggi, tidak tanggung-tanggung pada tanggal 13 Agustus 2009 masyarakat mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran tidak kurang dari 1.500 warga akan mendatangi Pemkab Seluma. Mereka meminta agar pemerintah segera mencabut SK bupati tersebut.

Masyarakat Merasa Ditipu

Ketika tingkat militansi masyarakat sedang meninggi Pada tanggal 13 Agustus 2009 secara mengejutkan, 13 tokoh masyarakat yang menolak perusahaan didatangi camat Ilir Talo. Yang sengaja dipasang oleh bupati untuk meredakan aksi massa. Masyarakat tersebut, dibawa oleh camat menghadap Sekkab Drs. Mulkan Tajuddin, MM. Dalam perjalanan beberapa masyarakat mulai merasa akan terjadi sesuatu ke depan. Keanehan mereka ini ditambah dengan begitu ‘royalnya’ pak camat kepada masyarakat, mereka di belikan rokok Gudang Garam Surya, ditraktir makan siang, dan seterusnya.

Sampai menghadap Sekkab, 13 orang warga ini di kondisikan untuk menerima surat keputusan yang berhubungan dengan usaha mereka. Surat tersebut ditandatangani Bupati a/n Sekkab. Mulkan Tajuddin. Surat bernomor 464/B.10/VIII/2009 tidak memiliki tanggal, bulan dan tahun seperti layaknya surat dinas kepemerintahan. Ditujukan kepada Direktur Pringgondani Riski Utama.  Dengan tembusan kepada Camat Ilir Talo, Kepala Desa yang bersangkutan, BPD Desa yang bersangkutan.

Surat tersebut berisikan penghentian sementara kegiatan PT.Pringgondani untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sebelum ada kesepakatan Pringgondani dan masyarakat. Setelah mendapatkan surat ini, masyarakat pulang.

Beberapa perwakilan masyarakat sudah menolak pada prinsipnya surat tersebut saat di buat di Sekretariat Pemda Seluma. Masyarakat meminta surat tersebut berisi pencabutan SK bupati. Permintaan ini ditolak Sekkab dengan alasan sisa waktu eksplorasi Pringgondani tinggal 6 bulan lagi. Jika Pemkab mencabut sekarang, Pemkab takut di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kan oleh Pringgondani.

Dengan alasan ini, masyarakat pulang bercampur dengan rasa kuang puas. Sampai di desa surat sekkab ini ditanggapi warga beragam, ada yang menerima surat dan ada yang menolak. Mereka yang menerima, beralasan surat tersebut sudah cukup. Sedangkan yang menolak dengan alasan ini tidak kuat dan sah secara hukum. Perdebatan meluas, dengan kesepakatan demo massa keesokan harinya dibatalkan, mengingat daya pukul massa sudah berkurang.

Malam itu juga, seperti biasa masyarakat melanjutkan diskusi, dari diskusi itulah masyarakat mulai sadar bahwa mereka telah digembosi oleh camat, hingga aksi massa gagal. Terutama setelah dilakukan analisa hukum surat, dan evaluasi setting agenda aksi. Apalagi dihasilkan beberapa temuan, ada minoritas warga yang membelot. Konflik horizontal semakin tercipta, masyarakat banyak menyesalkan hal ini.

Sekkab Pukul Aktivis Walhi

Mengetahui mereka ‘dikacangi’ malam itu juga masyarakat memutuskan untuk keesokan harinya tanggal 13 Agustus 2009 mendatangi bupati langsung meminta agar SK segera dicabut, atau minimal jaminan yang sah secara hukum bahwa sehabis izin eksplorasi Pringgondani, tidak akan ada aktivitas pertambangan bentuk apa pun di kampung mereka.

Keesokan harinya 13 orang perwakilan masyarakat yang merasa ‘dikacangi’ ini mendatangi Pemkab lagi, untuk bertemu bupati. 13 Agustus 2009 besert Walhi, IHMS, dan BEM Unived. Pukul 11.30 Wib. Rombongan tiba di Pemkab, setelah menunggu beberapa 1 jam dikarenakan bupati tidak diketahui dimana keberadaannya. Secara mengejutkan Sekkab datang, melihat rombongan masyarakat kemarin yang datang ia langsung marah-marah, ‘’Lha,kemarin kan udah selesai, mau apalagi kalian ini,” semprot Sekkab. Beberapa masyarakat menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka.

Salah seorang aktivis Walhi memang dari sebelumnya selalu merekam setiap kejadian dengan handycam, mengarahkan kamera ke arah Sekkab. Merasa, jengah ia marah kepada anggota Walhi tersebut sambil berkata dan menuding wajah anggota Walhi, ‘’matikan itu-matikan itu,” anggota Walhi tersebut belum juga mematikan handycam.

Melihat sikap ngotot anggota Walhi tersebut, Sekkab langsung memukul dengan tangan kanannya yang terkepal. Dikarenakan posisi Sekkab yang rendah tinjuan Sekkab yang berulang-ulang kali tersebut tidak mengenai tubuh dan kamera. Melihat sikap preman Sekkab tersebut sontak memanas, masyarakat langsung menarik tubuh aktivis Walhi tersebut, dan Satpol-PP segera menarik Sekkab.

Setelah itu aktivis Walhi tersebut diintrogasi, minta KTP. Dan dituduh Provokator, mendengar tuduhan tersebut, anggota Walhi  tersebut mengatakan, bahwa Walhi Bengkulu memegang surat mandat dari warga desa untuk dimintai menjadi penengah dalam hal ini. Kontan, Satpol-PP langsung ciut.

Setelah itu terjadilah negosiasi dengan Sekkab, dari negosiasi itu sekkab menolak permintaan masyarakat. Tidak ada titik temu dari Sekkab dan masyarakat, Sekkab langsung meninggalkan kantor dengan alasan mau istirahat dan sholat.

Teriakan Mati Syahid di Bulan Ramadhan

Karena belum berhasil masyarakat menitipkan surat somasi kepada staff bupati yang ditujukan kepada bupati, disertai tanda terima surat dari staff bupati. Isi surat somasi tersebut, terdapat dua permintaan;

  1. Bupati segera mencabut surat izin prinsip PT. Pringgondani
  2. Menjamin tidak akan terjadi aktifitas pertambangan pasir besi di Desa Pasar Talo dan sekitarnya kedepan.

Warga juga memberikan limit waktu satu minggu, jika tidak ditanggapi mereka akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran meskipun itu dilakukan di dalam bulan suci Ramadhan. ‘’Bagi kami berjuang dan mati di bulan Ramadhan adalah syahit,” teriak beberapa warga.

ALASAN MASYARAKAT MENOLAK PERTAMBANGAN

Alasan Penolakan masyarakat:

  1. Bertolak belakang dengan semangat warga menjaga kawasan pesisir sebagai kawasan penyangga kehidupan dan keselamatan dari ancaman bencana
  • Melihat dampak pertambangan pasir besi di pesisir penago desa rawa indah dan penago baru
  • Telah terjadi abrasi di di daerah air batuan penago 1 sejauh 200 meter
  • Kawasan rawan bencana gempa dan banjir (kawasan siaga 1 Bencana gempa dan Tsunami)
  • Terancamnya hutan cagar alam Pasar Talo
  1. Lokasi pertambangan masuk wilayah tanah ulayat Desa Pasar Talo yang merupakan kawasan pemukiman, pertanian dan penghidupan warga Lokasi pertambangan di area peruntukan
  2. Kebaradaan aktivitas eksplorasi PT. Pringgodani telah meresahkan ketenangan hidup warga memunculkan konflik antar masayrakat di dalam desa dan masayrakat dengan kepala desa,

Pengeluaran izin tidak mendapatkan izin dan Telah ditolak oleh warga yang telah mengetahui keberadaan perusahaan yang Terdapat di wilayah pertambangan

Pandangan Ikatan Mahasiswa Hukum Seluma (IMHS)

  1. Kelengkapan Administrasi PT. Pringgodani yang tak layak untuk mendapatkan SK Pemberian kuasa Pertambangan eksplorasi. Seharusnya, kelengkapan itu dilengkapi Fotokopi KTP pemohon, Rekomendasi dari dinas koperasi dan usaha kecil khusus untuk koperasi/KUD, akte pendirian perusahaan, buku rencana eksplorasi dan biaya, tanda bukti jaminan uang kesungguhan, pernyataan tidak keberatan dari pemegang hak atas tanah, surat keterangan calon kepala tekhnik tambang
  2. Wilayah yang akan dieksplorasi tersebut berdampingan dengan cagar  alam pasar talo, dan tanah ulayat masyarakat pasar talo
  3. Ancaman abrasi pantai yang merugikan warga

Pandangan Hukum:

Melanggar UU RI Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 64

Pemerintah dan pemerinth daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud pasal 16 serta memberikan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka

Pasal 145

(1)    Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:

  1. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

(2)    Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

SK Menhut 420 Tahun 1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas 920-964 Hektar. Di Desa Pasar Talo terdapat Hutan Suaka Alam register 94 seluas 487 hektar. Sedangkan areal eksplorasi PT. Pringgondani 2000 hektar.

Mengenai lokasi ini dalam peta SK menhut lokasi pertambangan masuk areal cagar alam, sedangkan menurut SK bupati no 126 tahun 2008 areal eksplorasi PT. Pringgondani tidak masuk dalam hutan suaka alam. Sebenarnya, dalam rangka mencocokkan antara SK Menhut dan SK bupati inilah hearing tanggal 13 Agustus juga digelar. Namun, dikarenakan Sekkab enggan menerima perwakilan, maka pertanyaan tersebut masih menggantung di benak masyarakat, IHMS, Walhi dan BEM Unived.

To be contunue……………………

2 Tanggapan to “Catatan Perjuangan Masyarakat Ilir Talo, Menolak Tambang Pasir Besi”

  1. salut pada masyarakat sekitar yang menolak tambang pasir besi…. semoga tetap semangat dan sukses…..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: