Konservasionis
nyengir aja duluuuu….baru mikir

Jika Kedaulatan Mineral Diurus Rakyat?

Oleh: Firmansyah*

KabarIndonesia – Seorang lelaki paruh baya Sukarman (35) warga Kelurahan Pinang Mas Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Terlihat sumringah ketika keluar dari dasar Sungai Bengkulu, ia merasa puas dengan pendapatannya mengumpulkan batubara, sisa pertambangan yang hanyut dari hulu sungai.

Sungai Bangkulu, akhir-akhir ini cukup menjadi idola bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tambahan rezeki, dengan cara memulung sisa-sisa tambang batubara yang dibawa hanyut oleh aliran sungai. Sebagai informasi saat ini di Propinsi Bengkulu khususnya di Hulu Sungai Bengkulu terdapat beberapa pertambangan besar batubara.

Dalam satu karungnya para pemulung sisa tambang ini bisa mengantongi uang sebesar 15.000 rupiah. biasanya dalam satu hari mereka mendapatkan uang sebesar 60.000-120.000 rupiah atau dua hingga tigakarung batubara. Setelah dikumpulkan, batubara sisa ini dijual oleh warga kepada pengumpul atau toke. Sepintas ini merupakan berkah bagi rakyat yang tidak memiliki sumber matapencaharian tetap, ada juga masyarakat pemulung tersebut adalah nelayan yang beralih profesi, karena hasil tangkapan menurun dikarenakan kondisi iklim yang tak menentu dan tingginya biaya operasional.

Meskipun demikian hal ini merupakan contoh konkrit dari kegagalan investasi yang sering digembar-gemborkan pemerintah bahwa investasi mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Kajian Kesehatan
Secara kesehatan para pemulung tersebut tidaklah terjamin, itu sudah pasti. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), menemukan, hasil pertambangan, dengan cara membuka lobang kontur tanah akan menyebabkan radikal bebas. Radikal bebas ini adalah Pembukaan lapisan tanah dalam proses penambangan telah membuat mineral di dalam tanah terbuka. Akibatnya, terjadi oksidasi mineral sulfida (pirit-FeS2) yang membawa kandungan-kandungan logam berat berbahaya, seperti timah hitam (Pb), seng (Zn), bahkan arsenik.

Selain itu, PH air di dalam kolong umumnya rendah alias asam. Karena itu, air di kolong tersebut tak layak dikonsumsi atau dipakai untuk kebutuhan manusia. Berdasarkan kadar kandungan kimianya, kolong terbagi menjadi kolong muda dan tua. Kolong muda adalah kolong yang baru saja digali, terdiri atas kolong yang mengandung mineral dasar kaolin, kaya aluminium dan silika (pH 4), serta kolong pirit yang kaya dengan besi dan sulfat (pH 2). Demikian pula kolong tua, terdiri atas kolong kaolin yang rendah kadar logamnya (pH >6) serta kolong pirit yang masih mengandung logam berat meski kadarnya tak sebanyak kolong muda pirit (pH >4).

Secara alami, kolong-kolong itu bisa merehabilitasi dirinya sendiri dalam kurun waktu 20-30 tahun. Proses kinerja radikal bebas ini contohnya adalah, besi yang karatan bila kita kubur di dalam tanah. Kondisi ini dapat melemahkan system anitbodi dalam tubuh manusia. Ini kalau ilmiahnya.

Terlepas pada konsekwensi apa pun dari pembangunan kita tetap menyadari bahwa apapun yang diberikan oleh pencipta jagad raya ini adalah untuk kesejahteraan manusia. Namun tetap Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Artinya dibutuhkan pengelolaan pertambangan yang humanis, yang mengacu pada aturan main yang jelas seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Apakah Rakyat Mampu Mengurus Tambang?

Pertanyaan ini tentu akan dijawab dengan jawaban klasik,  apa yang tidak mungkin. Ke depan kita memimpikan setiap pertambangan alam semua dikelola oleh rakyat, bukan diberikan pada sekelompok minoritas saja dalam hal ini adalah pemodal.  Yang ujung-ujungnya laba dari pertambangan tersebut mengalir ke luar negeri, seperti India, dan Amerika. Indonesia hanya mendapatkan sampah dan dampak negatifnya saja. Lihat royalty pertambangan batubara di Bengkulu hanya 1 miliar rupiah per tahun, begitu pun dengan tambang pasir besi di Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu hanya 10 juta rupiah pertahun (oh, sungguh memalukan!!!).

Padahal dari keuntungan pertambangan tersebut para minoritas pemodal tersebut mampu mengantongi ratusan miliar rupiah per tahunnya. Belum lagi pelanggaran dokumen AMDAL yang kerap kali luput dari pantauan kita bersama, hingga secara mengejutkan tidak heran ada desa yang mendadak terndam oleh banjir, selanjutnya ratusan pemuda desa menjadi urban berangkat ke kota mencari pekerjaan karena tanah di desa semua telah di jual untuk tambang dan perkebunan besar.

Logika pertambangan  dikelola oleh rakyat simple saja, dimana semua modal merupakan swadaya yang diambil dari rakyat. Contoh, Bengkulu memiliki 1.9 juta penduduk. Bayangkan kalau satu kepala ikut patungan 10 ribu rupiah saja berapa uang yang didapat untuk modal awal pertambangan. (ini jika Pemda tak mampu menganggarkan APBD mereka untuk modal – pen) Jika pemerintah mengaku tidak punya uang untuk mengelola tambang. Kita rakyat yang akan siap modal.

Lalu mekanisme operasional dapat kita atur melalui mandat rakyat yang bisa jadi ini disahkan oleh UU. Dimana dalam UU tersebut semua mekanisme pengelolaan dari hulu hingga hilir harus melibatkan rakyat secara langsung. Mulai dari Rancangan AMDAL, pelaksanaan, pemantauan kinerja tim yang dimandatkan, hingga distribusi hasil. Harus diakui, rakyat sebenarnya memiliki keraifan lokal tersendiri yang ramah lingkungan dalam mengurusi permasalahan-permasalahan seperti ini.

Katakanlah, hasil dari tambang tersebut kita bagi 60 persen untuk rakyat dan 40 persen untuk pemerintah. 60 persen ini bisa jadi dibagikan dalam bentuk upah, gaji, atau apalah bahasanya. Sedangkan 40 persen milik pemerintah digunakan untuk pembangunan, bisa jadi untuk PAD. Pengelolaannya tentu tidak dengan cara tradisional, kita tetap membutuhkan tekhnologi. Artinya segala prosedur kerja adalah prosedur yang aman, sehat dan melindungi pekerja dan lingkungan hidup.

Artinya jika terjadi keluhan dalam bentuk apapun rakyat berhak menghentikan operasi pertambangan tersebut. Begitupun ternyata bila ditemukan terjadinya penyimpangan dalam hal kerusakan lingkungan hidup yang fatal. Jadi, rakyat memegang kedaulatan penuh atas tambang tersebut yang diatur secara demokratis. Tugas rakyat:

1.Ikut serta dalam pengambilan kebijakan dalam pembuatan dokumen AMDAL
2. Rakyat ikut serta menjadi pengelola, terutama mereka yang memiliki keahlian khusus pertambangan
3. Ikut serta dalam mengawasi berjalannya AMDAL dengan baik 4.Ikut serta dalam membuat kebijakan-kebijakan penting
5.Ikut serta dalam pengelolaan keuangan
6. Ikut serta  memantaudalam distribusi hasil pertambangan

Tugas pemerintah:
1.Mengawasi jalannya kerja UU yang mendukung kegiatan ini 2.Menindaklanjuti hasil keputusan rakyat
3. Menjatuhkan vonis pengadilan atas hasil usul rakyat
4.  Membuat UU yang melindungi rakyat

Tugas tim yang diberi mandate:
1.      Melaksanakan keputusan rakyat
2.Menjalankan mandate rakyat
3.  Melaporkan per enam bulan perkembangan pertambangan di hadapan rakyat dan wakil rakyat. Diatas merupakan beberapa bentuk dari operasional pertambangan rakyat, saya yakin banyak kekurangan dalam konsep-konsep ini.

Ini adalah langkah awal kita dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah perubahan bentuk UU yang pro rakyat sesuai dengan amanat UU 45. Bukan seperti UU yang ada saat ini yang terlalu berpihak kepada pemodal. (*)

*) Penulis adalah Kepala Departemen Kampanye Walhi Bengkulu

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini…!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com/

Belum Ada Tanggapan to “Jika Kedaulatan Mineral Diurus Rakyat?”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: